Kebocoran Data NPWP Jokowi – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya angkat bicara mengenai dugaan kebocoran data yang melibatkan 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk miliknya, keluarganya, dan sejumlah pejabat negara. Isu ini memicu kekhawatiran serius terkait keamanan data pribadi di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi telah memerintahkan jajarannya, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Instruksi ini diberikan sebagai respons cepat untuk mencegah dampak lebih lanjut dari kebocoran data yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Jokowi menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi, terutama dalam konteks maraknya insiden kebocoran data yang semakin sering terjadi. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ancaman serius terhadap keamanan data warga negara dan pejabat negara.
Jokowi Perintahkan Tindakan Cepat untuk Mitigasi Kebocoran Data NPWP
Menanggapi dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk miliknya, Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah tegas. “Iya, saya sudah memerintahkan Kemkominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi saat memberikan pernyataan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Instruksi ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam menangani isu kebocoran data yang dapat mengancam privasi dan keamanan, tidak hanya bagi dirinya dan para pejabat negara, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang terdampak. Jokowi menekankan pentingnya langkah-langkah cepat dan efektif dari lembaga terkait untuk meminimalisir dampak kebocoran ini dan memastikan bahwa keamanan data warga negara tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Jokowi dan Sri Mulyani Tanggapi Dugaan Kebocoran Data NPWP
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebocoran data bukan hanya masalah yang dihadapi Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara lain. Menurutnya, insiden seperti ini mungkin disebabkan oleh keteledoran dalam pengelolaan password atau penyimpanan data yang tersebar di banyak tempat. “Ini semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker masuk,” jelas Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga angkat bicara terkait dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang termasuk milik Presiden Jokowi dan kedua putranya. Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap kasus ini. “Saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Langkah cepat ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang berkembang di masyarakat terkait potensi penyalahgunaan data pribadi akibat kebocoran tersebut. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan data warga negara dan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengelolaan data.
Dugaan Kebocoran Data NPWP: Petinggi Negara Jadi Korban
Dugaan kebocoran data pajak yang melibatkan 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengemuka setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan informasi tersebut melalui unggahan di media sosial X. Menurut Teguh, data yang bocor mencakup milik beberapa petinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo dan kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wakil Presiden terpilih, serta Kaesang Pangarep.
Selain data keluarga Presiden, data milik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta sejumlah menteri lainnya seperti Erick Thohir dan Zulkifli Hasan juga termasuk dalam kebocoran ini. “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh dalam akun X miliknya.
Teguh juga menambahkan bahwa dalam kebocoran tersebut, terdapat sampel data sebanyak 10 ribu yang berisi informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga jenis wajib pajak. Informasi ini tentunya menimbulkan kekhawatiran besar terkait keamanan data pribadi di Indonesia.
Menanggapi kejadian ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera mengambil langkah untuk melakukan pendalaman terkait dugaan kebocoran data tersebut. “Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani potensi ancaman terhadap keamanan data pribadi, khususnya yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Baca artikel dan berita menarik dari Googlywoogly.co
Baca juga artikel seputar Nutrisi dan Perawatan atau berita teknologi dari cuaninaja.com
